Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan populasi yang terus bertambah setiap tahun, menjadikan penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, “Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan dengan baik. Dari sisi regulasi, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek, semua harus diawasi dengan baik agar tujuan pembangunan infrastruktur dapat tercapai.”

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, “Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya investasi dari swasta, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang lainnya.”

Namun, tidak hanya kerja sama dengan sektor swasta, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan dalam sistem birokrasi agar proses perizinan dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, “Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi agar proses perizinan dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efisien. Hal ini akan meminimalisir potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pembangunan infrastruktur.”

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, diharapkan Indonesia dapat terus maju dan berkembang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.